RESENSI BUKU SOEHARTO & BARISAN JENDERAL ORBA REZIM MILITER INDONESIA 1975-1983

Resensi buku Soeharto & Barisan Jenderal ORBA Rezim Militer Indonesia 1975-1983

Tulisan David Jenkins

Gagalnya kudeta 1965 yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia pimpinan DN. Aidit, melahirkan kekuatan politik baru yang dikomandoi Jenderal Soeharto dengan lahirnya apa yang disebut dalam sejarah sebagai Orde Baru. Rezim baru yang militeristik berjanji akan melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Buku yang ditulis David Jenkis, seorang wartawan kawakan Australia yang ditempatkan di Indonesia pada tahun 1969-1970 (Melbourne Herald) dan tahun 1976-1980 (far Eastern Economic Review) dan terakhir pada tahun 1985 sebagai editor luar negeri Sydney Morning Herald ini menggambarkan secara lebih utuh tentang catatan sejarah pergulatan rezim militer orde baru. Bagaimana Soeharto menghadapi berbagai tantangan dan konflik dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) selama periode 1975-1982 dan perdebatan yang berkembang menyangkut keterlibatan ABRI dihampir seluruh kehidupan sosial politik serta segi kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut buku ini menggambarkan elit politik Indonesia pada zaman tersebut hampir seluruhnya terdiri dari para jenderal. Tetapi untuk menjadi anggota elit itu, tidak cukup hanya dengan menjadi jenderal saja. Jenderal-jenderal itu juga perlu mempunyai hubungan pribadi yang dekat sekali dengan Soeharto dan keluarganya. Sudah tentu semua berasal dari Angkatan ’45 yang merupakan pejuang kemerdekaan.

Jenderal-jenderal ”inti” elit terdiri dari sekitar selusin jenderal, baik perwira yang masih aktif dalam militer maupun perwira lain yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Setiap anggota ”kelompok inti” mempunyai pengikut dalam elit politik, baik militer atau sipil yang juga diberi kesempatan luas untuk mengumpulkan kekayaan pribadi. Banyak anggota Angkatan ’45 menduduki jabatan yang cukup penting dan menikmati kekayaan yang dibagi-bagikan kepada semua pendukung rezim Soeharto.

Namun sudah tentu tidak semua pejuang kemerdekaan dari Angkatan ’45 bisa menjadi anggota elit politik apalagi masuk dalam ”kelompok inti”. Semakin lama banyak perwira ABRI maupun politikus sipil menjadi kecewa dengan rezim Soeharto, karena semua jabatan politik penting dimonopoli oleh orang dekat secara pribadi dengan Presiden. Para jenderal yang kurang puas sering dijuluki ”Barisan Sakit hati”. Diantara mereka mungkin iri hati karena merasa lebih berjasa daripada sebagaian anggota ”kelompok inti”itu, atau belum mendapat imbalan materi yang diharapkan.

Jenkins juga menggambarkan kelompok jenderal yang ketiga yang disebutnya perwira-perwira ”berprinsip”, yang menganggap rezim Soeharto melenceng dan meninggalkan prinsip-prinsip yang diperjuangkan sejak zaman revolusi 1945. Memang Jenkins mengakui, meskipun dirinya seorang pemerhati politik keindonesian yang cukup pengalaman, tidaklah mudah untuk membedakan dengan jelas antara pelaku politik yang termotivasi prinsip dengan yang termotivasi kepentingan.

Buku ini menggambarkan pertarungan antara ”kelompok inti” yang sangat setia kepada Presiden Soeharto dan para pengkritik dikalangan purnawirawan yang semakin kecewa dengan pemerintahan Soeharto. Persaingan para jenderal itu pada tahun 1973 terlihat jelas nampak pada ketegangan politik dan mencapai puncaknya pada Januari 1974 dalam kerusuhan di Jakarta yang dikenal sebagai ”Peristiwa Malari” (Malapetaka Limabelas Januari). Peristiwa itu dikaitkan dengan persaingan antara pembantu Soeharto sendiri di ”kelompok dalam”. Persaingan antara Panglima Kopkamtib, Jenderal Soemitro, bersama ketua Bakin, Letjen Sutopo Juwono dengan seorang perwira inteljen, Letjen Ali Murtopo, yang sudah bertahun-tahun menjadi kawan akrab Soeharto. Akibatnya ”kelompok dalam; terpecah, Soemitro dan Soetopo Juwono diusir dari kelompok inti.

Bab-bab awal buku ini menggambarkan sosok Soeharto sebagai jenderal angkatan darat yang mampu menduduki puncak kekuasaan di Indonesia paska lengsernya Soekarno, sejak tahun 1965-an Soeharto menghabiskan waktu dan tenaganya untuk memperluas dan mempertahankan basis kekuasaannya. Dekade 1980-an Soeharto bahkan melebihi seorang primus inter pares (yang terunggul di antara sesama) dalam kepemimpinan kolegial militer AD.

Soeharto menduduki puncak piramida, mendudukkan setiap orangnya pada posisi kunci eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam setiap cabang pemerintahan. Ia mendominasi kabinet serta jajaran birokrasi negara, mendominasi ABRI serta menguasai sepenuhnya Menteri Pertahanan dan Keamanan, Panglima Kopkamtib yang sangat berkuasa dalam pemulihan keamanan dan ketertiban.

Soeharto merupakan tokoh sentral di Golkar, menentukan anggota-angota MPR dan memastikan mereka memilih dirinya sebagai Presiden berturut-turut. Dengan dukungan militer terutama angkatan darat Soeharto melumpuhkan gerak dua partai ”oposisi”. Geliat kekuasaannya menembus setiap departemen dan masuk kedalam seluruh perusahaan negara. Ia merengsek sampai ke bawah, bahkan jika menghendaki sampai ke desa-desa.

Pola kepemimpinan Soeharto jelas mengadopsi tata pemerintahan jawa. Tulisan Benedict Anderson ” The Idea of Power in Javanese Culturte” (1977), menggambarkan pemikiran jawa secara implisit mengabaikan pendekatan hirarki, karena hirarki mengandung arti suatu derajat otonomi pada berbagai tingkatan., sedang secara ideal yang diperlukan suatu sumber kekuatan dan otoritas tunggal yang mudah tersebar. Inti dari pemerintahan tradisional ialah sang penguasa yang mencerminkan personafikasi kesatuan masyarakat. ”merupakan kerucut cahaya yang memancar ke bawah lewat lampu reflektor”.

Meskipun secara formal struktur oragnisasi bersifat hirarkis, pada prakteknya terdiri dari sekolompok lapisan dalam hubungan patron klien, bahkan sampai ke daerah para pejabat dikelilingi oleh sekelompok bawahan pembantu pribadi dalam model penguasa tertinggi. Nasib para bawahan tergantung pada keberhasilan atau kegagalan patron mereka.

Pola kepemimpinan Soeharto, menurut teori Anderson mendekati patrimonial, banyak yang mengkritik cara Soeharto memerintah seperti ”Mataram baru”, suatu sindiran dengan mengacu kerajaan penting di jawa setelah 1582 dan pada keberhasilan presiden membangun suasana keraton Jawa. Apa yang disebut ”golongan istana”, Staff Pribadi (SPRI) presiden mencerminkan dapur kabinet, agen-agen dan pembantu pribadi presiden. Kekuasaan besar diberikan kepada orang seperti Letkol (kemudian Letjen) Ali Murtopo, rekan lamanya yang cenderung melakukan operasi di luar struktur ”legal-rasional” pemerintah.

Menurut Nordlinger, pemerintahan Soeharto mendekati istilah apa yang disebut ”pretorian”, dimana para opsir militer menjadi ”aktor penting utama yang lebih berkuasa disebabkan oleh kekuatan nyata atau ancaman kekerasan. Istilah pretorianisme diambil dari Garda Pretoria Kerajaan Romawi yang dibangun untuk melindungi kaisar, tetapi kemudian digunakan untuk menumbangkan para kaisar dan mengendalikan proses penggatinya.

Sifat ”pretorian” memberikan berbagai gambaran diri mereka sebagai para perwira bertanggungjawab dan patriotik yang melakukan intervensi ke dalam urusan sipil karena pihak sipil menolak betanggungjawab kepada konsitusi dan bangsa. Mereka mengambil tanggungjawab sendiri dan menyatakan bahwa konsitusi telah diperkosa atau kepentingan nasional dikhianati, maka intervensi dibenarkan. Alasannya adalah pihak militer punya tanggungjawab khusus, yaitu ”suatu tugas mendesak melampaui kewajiban mereka kepada otoritas yang ada.” Menurut Nordlinger hal ini merupakan dasar pokok alasan umum pretorian.

Dengan kekuasaan yang begitu besar, Soeharto harus mencari konsensus dalam banyak hal, melakukan pertemuan panjang dengan para pemimpin dari berbagai kelompok sosial dan politik serta sedapat mungkin mereka menerima kehendaknya. Tentu dengan imbalan dan ganjaran yang setimpal.

Kelompok inti di sekitar Soharto

Pada pertengahan tahun 1970-an yakni : Jenderal M. Pangabean, Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Panglima ABRI ; Jenderal Amir Machmud, Menteri Dalam Negeri; Jenderal Yoga Sugama, Kepala Bakin; Letjen Ali Murtopo, Wakil Kepala Bakin; Laksamana Sudomo, Kepala Staff (kemudian Panglima) Kopkamtib; Mayjen (kemudian Jenderal) LB Murdani, asisten intelejen Menteri Pertahanan (kemudian Panglima ABRI); Letjen Sudharmono, Menteri Sekretaris Negara ( kemudian Wakil Presiden); Jenderal Darjatmo, Kepala Staff urusan Nonmiliter Menteri Pertahanan; Letjen Ibnu Sutowo, Presiden Direktur Pertamina. Ada dua orang kelompok inti yang akhirnya tersingkir karena peristiwa Malari yakni Jenderal Soemitro dan Letjen Sutopo Juwono. Begitu juga Ibnu Sutowo dipaksa turun karena pada awal tahun 1975 terbongkar fakta bahwa Pertamina diambang kebangkrutan.

Kelompok Inti Lingkaran Dalam

Tahun 1960-an, karir Soeharto di militer mulai naik, ia menyandarkan diri pada sekelompok kecil penasehat dari AD. Tahun 1966 ia membentuk Staf Pribadi (SPRI) yang terdiri enam orang perwira tinggi AD serta dua tim sipil, spesialis bidang ekonomi. Tahun 1968 SPRI beranggotakan 12 orang, tim ini banyak dipandang sebagai ”pemerintah bayangan” yang memilki kekuasaan lebih besar dibanding kabinet, terutama dalam menyusun kebijakan. Para anggota SPRI bertanggung jawab terhadap soal-soal keuangan, politik, inteljen dalam dan luar negeri, kesra, dan pemilu.

Koordinator SPRI, Mayjen Alamsyah Ratu Perwiranegara menjadi teman dekat Soeharto sejak bertugas bersama di Mabes AD pada tahun 1960. Tiga orang lainnya, Ali Murtopo, Sudjono Humardhani, dan Yoga Sugama menjadi pembantu Soeharto sejak di Kodam Diponegoro Jawa Tengah pada akhir tahun 1950-an, dan Soeharto sebagai Panglima. Pada pertengahan tahun 1970-an empat serangkai anggota lingkaran dalam yang penting ialah Yoga Sugama, Ali Murtopo, Sudomo, dan Benny Murdani.

Naik Kepuncak Ketegangan Antarmiliter

Pada bab-bab pertengahan bukunya David Jenkins ini memaparkan geliat konflik diantara para perwira militer. Konflik tersebut di picu banyak hal, tetapi bisa diambil benang merahnya bahwa pergulatan para jenderal-jenderal, baik di antara lingkaran inti dalam itu sendiri, maupun dengan lingkaran luar banyak di sebabkan oleh dua hal besar.

Pemerintah Soeharto dinilai sudah banyak menyimpang dari cita-cita awal kemerdekaan, berikutnya adalah jenderal-jenderal sakit hati yang disingkirkan atau belum mendapat imbalan baik jabatan atau materi dari Soeharto. Faktanya mereka para perwira yang kemudian menjadi pengkritik Soeharto, tidak lebih baik ketika mereka masih aktif atau menjabat di posisi-posisi kunci ABRI. Bahkan banyak jenderal atau mantan jenderal pengkritik Soeharto menjadi diam ketika diberi posisi atau jabatan di pemerintahan.

Dari semua pensiunan jenderal yang berseteru dengan pemerintah dari akhir tahun 1970-an hingga awal 1980-an, tak ada yang paling menonjol melebihi Jenderal Nasution. Ia merupakan tokoh dominan di AD sejak awal revolusi, reputasinya bukan saja dibidang taktik dan strategi militer, tapi juga sebagai aktor politik yang cerdas, meski kadang peragu.

Nasution lebih tua tiga tahun dari Soeharto, karir militernya sangat cemerlang, ia menjadi Panglima Divisi Siliwangi pertama pada tahun 1946. Wakil Kepala Staff AD 1948, dan Panglima Komando Militer Jawa, menjadi Kepala Staff AD dua kali, yaitu tahun 1950-1952 dan 1955-1962. setelah itu Panglima ABRI dan Menteri Hankam periode 1959-1966.

Nasution adalah peletak dasar strategi yang mematikan Belanda, memainkan peran sentral dalam menempa AD yang modern dan profesional, ia juga berhasil membrangus serangkaian pemberontakan daerah dan menekan kaum muslim militan yang menghendaki negara Islam. Pokok-Pokok Gerilya karyanya digambarkan sebagai tulisan klasik tentang pemberontakan dan disejajarkan dengan karya Mao Zendong dan Vo Nguyen Giap.

Ada tiga benang merah dalam kritik-kritik Nasution, pertama, sebagai sosok yang pada akhir 1950-an mempelopori dan berhasil menyerukan untuk kembali ke UUD 1945, lalu pada akhir 1970-an dan awal 1980-an menuntut pemerintah melaksanakan dokumen tersebut secara ”murni dan konsekuen.” Kedua, sebagai sosok yang memperkenalkan doktrin dwi fungsi ABRI yang menuntut kepada para pemimpin yang sama untuk membersihkan dari akses masa transisi dan darurat, menghapuskan semua tambahan yang terbentuk sejak kudeta, karena tambahan-tambahan itu merusak doktrin aslinya. Ketiga, sebagai sosok yang menjadi tangan kanan Panglima Besar Sudirman selama 1945-1950, ia menuntut para pimpinan AD untuk melaksanakan wasiat Jenderal Sudirman. Wasiat itu adalah bahwa ABRI harus berdiri diatas semua golongan masyarakat dan tidak berpihak kepada salah satu kelompok.

Kelompok jenderal-jenderal pengkritik Soeharto tergabung dalam FOSKO TNI (forum studi dan komunikasi), dan LKB (lembaga kesadaran berkonsitusi). Jika Fosko murni terdiri dari kumpulan mantan petinggi TNI, LKB kemudian menjadi Yayasan LKB walupun didirikan atas inisiatif Nasution tetapi juga melibatkan tokoh-tokoh sipil, misalnya M. Hatta mantan wakil presiden. Dari dua forum tersebut mereka lebih terkenal di masyarakat luas sebagai petisi-50.

Jika kritik-kritik mereka dianalisis, baik yang bersifat pribadi maupun publik, apa yang disampaikan para perwira ”sakit hati” menunjukkan ada ketidakpuasan terhadap situsasi, terutama menyangkut tiga hal, yakni; pertama dan yang paling utama ialah para perwira tersebut sama-sama merasakan bahwa dibawah Soeharto, peran ABRI dalam politik, sosial dan ekonomi telah meluas melampaui batas yang dapat diterima. Peran ABRI dalam politik dibangun dengan pilar di luar konsitusi.

Masalah kedua yang menjadi keprihatinan mereka adalah meningkatnya dan juga ketidakacuhan korupsi di bawah pemerintahan Soeharto. Masalah ketiga, banyak di antara perwira tersebut merasa para jenderal Jawa abangan dan Kristen disekeliling Soeharto berpandangan terlalu sempit dan represif terhadap Islam pada umumnya dan Islam Politis pada khususnya. Masalah ini cenderung memunculkan dua bentuk , sejumlah pensiunan perwira, seperti Nasution, bersimpati terhadap tujuan Islam. Beberapa perwira lain bersikap waspada terhadap Islam. Tetapi mereka khawatir penanganan yang keras dapat memperburuk keadaan.

Namun sikap pemerintah sebagaimana ditunjukkan sejumlah petinggi militer lingkaran dalam seperti Sudomo, Benny Murdani dan Yoga Sugama bukan kesabaran atau pengertian dan cenderung sinis terhadap motif para pengritik pemerintah. Mereka menganggap para jenderal keleompok luar sebagian besar, kalaupun tidak semuanya dianggap akan diam jika telah menyepakati harga yang cocok. Kelompok penguasa percaya bahwa keseimbangan akan dapat terpelihara dengan cara membagi-bagi rezeki.

Tentu saja pandangan sinis tersebut ada buktinya. Ketika pada tahun 1980 dan 1981 bujukan menarik ditawarkan kepada sejumlah jenderal pengkritik dengan syarat mereka mau melepaskan diri dari sikap anti pemerintah, diam-diam mereka menerimanya, demi kesejahteraan keluarga.

Menurut Sudomo, mereka adalah korban tidak bahagia dari ”sindrom pasca berkuasa.” Mereka pernah menjadi tokoh-tokoh yang sangat berkuasa di masyarakat, mendapatkan kehormatan dan perintahnya diikuti serta pandangan-pandangannya ikut menentukan kebijakan nasional. Mereka mendapat fasilitas rumah besar, limusin lengkap dengan sopirnya, anak-anak mereka mendapatkan sekolah terbaik. Kini mereka bukan apa-apa, mereka dipensiunkan dan ditinggalkan. Mereka harus menjaga diri sendiri. Dan pada kenyataannya sebagaian besar pensiunan jenderal itu hidup mapan dengan akses ke bank-bank pemerintah yang dermawan serta fasilitas lainnya. Tidak dapat dikatakan pemerintah orde baru tidak memperhatikan mereka.

Buku yang di tulis David Jenkins di Singapura ini juga memaparkan secara terperinci bagaimana Soeharto memegang dan mengendalikan para jenderal disekelilingnya agar tetap patuh dan setia. Juga bagaimana Soeharto menghadapi jenderal-jenderal pengkritiknya.

Menurut Jenkins setidaknya ada enam pilar yang menentukan mengapa Soeharto mampu mengendalikan para jenderal disekelilingnya dan berkuasa di Indonesia selama 30 (tiga puluh) tahun lebih, yaitu : pertama, presiden punya posisi lebih berpengaruh terhadap para perwira dengan latar belakang inteljen dan urusan keamanan. Tiga orang dimana Soeharto bergantung, yaitu Ali Murtopo, Benny Murdani dan Yoga Sugama, semua dari bidang inteljen; sedang Sudomo punya kekuasaan luar biasa dibidang keamanan. Para perwira inteljen dan keamanan yang dominan tersebut mencerminkan dan memperkuat kekuasaan awal Soeharto dengan pendekatan ”keamanan dan perkembangan” dalam membangun bangsa.

Kedua, ciri yang tidak lazim dengan ”menggadakan” fungsi-fungsi kepada sejumlah sosok yang paling dipercaya di lingkaran dalam Soeharto. Sudomo dengan efektif memimpin Kopkamtib sejak Januari 1974 dan Wakil Pangab sejak April 1978. Benny Murdani bukan saja menduduki jabatan Asisten Inteljen di Departeman Hankam sejak 1974, tetapi juga mengepalai Pusat Inteljen Strategis sejak Agustus 1977 dan Wakil Ketua Bakin sejak permulaan 1978. Yoga Sugama yang menjadi Kepala Bakin sejak Januari 1974, juga menjabat sebagai Kepala Staff Kopkamtib dari 1978-1980.

Rangkap jabatan tersebut telah membantu Soeharto dengan baik. Semua keadaan memberi kesempatan pada Soeharto untuk mengisi banyak jabatan penting pemerintahan dan AD tanpa beranjak ke luar kelompoknya sendiri. Pada saat yang sama hal itu menciptakan sistem kontrol dan perimbangan di antara para pembantu inti yang memegang kekuasaan serta pengaruh hingga tercipta keseimbangan. Penunjukkan Murdani sebagai Wakil kepala Bakin di bawah Yoga Sugama merupakan contohnya. Keduanya tidak akan punya banyak waktu untuk saling berinteraksi dan akan cenderung menempu jalan sendiri, yaitu melapor langsung kepada Soeharto.

Ketiga, ciri berikutnya adalah orang-orang yang sangat dipercaya dari ”kelompok inti lingkaran dalam” cenderung tetap berada di posisinya jauh melampaui kebiasaan masa tugas selama dua tahun. Sudomo, Murdani, Yoga Sugama berada dalam tugas yang sangat penting di bidang inteljen dan keamanan sejak 1974. Posisi ”tanpa mobilitas”di bidang inteljen, keamanan dan sosial politik ini sangat berbeda dengan jabatan panglima pasukan yang pergantiannya cukup cepat.

Ciri keempat ialah posisi unik yang ”disandang” Murdani. Tiga pilar utama pemerintah Soeharto: Hankam, Kopkamtib dan Bakin, ketiganya dipimpin oleh mereka yang setia kepeda Soeharto. Antara 1978 dan 1983 Sudomo menduduki posisi kunci dalam dua insitusi tersebut (Hankam dan Kopkamtib), Yoga Sugama di kedua posisi dimasa yang berbeda (Kopkamtib dan Bakin). Tetapi Murdani menjabat di ketiga badan tersebut. Pada masa 1978-1983, ia menjadi Asisten Inteljen (asintel) di Hankam, Asintel di kopkamtib dan Wakil Ketua Bakin. Ia pun menjadi Kepala Pusat Inteljen Strategis (kapusintelstrat) di Hankam, posisi ini seperti Asintel yang secara teknis beroperasi dibawah Panglima ABRI. Murdani juga menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Inteljen (Satgasintel) yang punya wewenang menggunakan aturan Kopkamtib untuk menahan orang selama 48 jam atau lebih. Sebagai Kapusintelstrat, dalam keadaan darurat ia punya wewenang kontrol operasional terhadap pasukan Kopassandha, yaitu 5.000 tentara komandao ”garda pretorian” Hankam. Murdani menjadi tokoh kunci pada tiga pusat kekuatan utama dan dengan 5.000 anggota pasukan komando yang sangat terlatih dibawah kendalinya dalam keadaan darurat, ia menjadi salah seorang paling kuat di Indonesianya Soeharto.

Ciri kelima, dua di antara empat anggota inti tersebut tergolong orang Jawa abangan dari Jawa Tengah tempat asal Soeharto, sementara dua lainnya, Sudomo dan Benny Murdani adalah Jawa kristen. Dalam banyak perdebatan hal ini dijadikan alasan sebagai kecenderungan apa yng disebut ”Islamfobia” kelompok yang berkuasa. Pada waktu Pemilu 1977, Soeharto menerima I.J. Kasimo, Frans Seda serta sejumlah mantan pemimpin lain dari Partai Katolik. Sebelum tamu itu duduk, Soeharto berkata,”musuh kita bersama ialah Islam !”

Keenam, secara umum kelompok inti tersebut punya pandangan yang sama dengan sejumlah perwira militer senior lainnya dalam hal bisnis. Mereka percaya agar opersi mereka berhasil di luar sistem ekonomi legal-rasional, perlu adanya kerjasama saling menguntungkan dengan para cukong (pemilik dana yang umumnya orang Cina) serta modal asing.

Hal lain yang menarik ialah kelompok inti disekitar Soeharto tersebut masing-masing anggotanya bersifat ”pragmatis”-barangkali akan mengingatkan pada ”Machiavellian.” Secara umum para perwira militer Indonesia, terutama mereka yang ada dalam dinas inteljen, rentan terhadap perpecahan di antara mereka yang dikelompokkan sebagai ”pragmatis” dan mereka yang mungkin dapat digambarkan sebagai ”prinsipil.” Soeharto dengan alasan apa pun lebih nyaman dengan kelompok pertama dan cenderung mengambil pendapat mereka. Secara singkat para perwira pragmatis menganggap bahwa tujuan akhir akan menghalalkan cara apa pun boleh ditempuh. Mereka percaya dinas inteljen semestinya, dan memang harus, memanipulasi proses politik guna mencapai hasil yang diharapkan, yaitu Indonesia stabil dan makmur. Selama bertahun-tahun Soeharto mendapat dukungan kuat dari penasehat kelompok pragmatis, terutama Ali Murtopo.

Dalam menghadapi para jenderal pembangkang, Soeharto menyandarkan diri pada dua senjata, yakni umpan dan cemeti. Pendekatan pertama adalah dengan menawarkan penghasilan tambahan dan hak-hak istimwa sebagi imbalan dihentikannya kritik. Presiden Soeharto percaya bahwa setiap orang memiliki harga masing-masing. Dengan cara menyebarkan bantuan strategis ia menunjukkan atau melakukan kooptasi terhadap oposisi. Menurut pandangan pemerintah para pengkritik cenderung tidak puas karena tidak mendapatkan ”fasilitas”. Memang hal ini logis dalam ukuran tertentu.

Dalam usaha melemahkan lawan-lawannya, Soeharto dalam tingkat tertentu bergantung pada Sumitro orang yang pernah disingkirkannya. Pada awal 1980-an Sumitro semakin sering terlihat di Jakarta dan semakin menunjukkan keberhasilannya. Sumitro punya satu atau lebih keluarga yang harus dihidupinya. Lebih lagi Sumitro sering meyakinkan Soeharto bahwa dirinya tidak punya ambisi apa pun pada tahun 1974.

Sumitro memang saling bertukar pikiran dengan para jenderal pembangkang, tetapi ia lebih banyak bicara tentang perbaikan sistem yang ada, bukan membicarakan suatu perubahan fundamental sebagaimana para pengkritik lain. Pada awal tahun 1981 Sumitro melakukan kunjungan teratur ke kantor Soeharto. Ia berhasil mendapatkan keuntungan dengan kesediaan Soeharto membolehkan dirinya ikut dalam permainan yang dilakukan pemerintah.

Ia pemilik PT Rigunas yang mendapatkan kosensi 300.000 hektar hutan di Irian Jaya, memimpin PT Tjakra Sudarma yang bergerak di bidang pembelian peralatan ABRI. Sumitro juga menjadi supervisor kepala PT Riasima Abadi, perusahaan farmasi di Citeureup, Jawa Barat. Di mata sejumlah pengkritik Sumitro telah dibeli oleh penguasa. Seorang pensiunan jenderal mengatakan,”tipikal orang jawa-kalau tidak dapat mengalahkan mereka, maka bergabunglah dengan mereka.”

Sumitro juga melakukan bisnis dengan banyak pihak. Disebutkan bahwa dirinya mempunyai wewenang menawarkan sejumlah jaminan kepada para jenderal pembangkang yang dapat dibujuk untuk menghentikan kritik mereka. Jika para pensiunan jenderal tersebut setuju untuk bekerjasama, diduga Sumitro mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan imbalan ”proyek besar.” Mereka yang bekerjasama, dikatakan dapat memiliki sebuah perusahaan untuk dikelolanya sendiri.

Berbagai upaya dari kelompok penguasa membuahkan hasil. Sejumlah orang seperti Jenderal jatikusumo menarik diri dari ”eks-Fosko.” Jenderal Ishak Djuarsa, harun Sohar, dan Daan Jahja juga mundur, pada maret 1981 Jenderal M. Yasin pun tidak lagi menampakkan diri setelah resmi meminta maaf kepada Soeharto. Sebagian mereka berpendapat ada hal-hal yang bisa didapatkan dengan cara bekerja di dalam sistem, sebagian lain dengan alasan berbeda, terutama tekanan keluarga.

Penarikan diri mereka dari pembangkangan menjadi salah satu contoh mutakhir ketergantungan kepada pemerintah, bentuk keberhasilan dari sistem distribusi patronisme alias bagi-bagi rezeki. Tetapi banyak di antara para pensiunan perwira senior yang terlibat dengan kelompok ”eks-Fosko’ dan LKB maju terus layaknya prajurit, demikian dengan sejumlah tokoh sipil terkemuka yang bersekutu dengan kelompok ini. Untuk yang menolak memainkan bola, pemerintah punya metode lain, beberapa di antara cara itu sangat picik dan keji.

Kepada jenderal-jenderal pembangkang, pemerintah melakukan pengucilan, izin kerja dan izin perusahaan tidak akan diperpanjang, fasilitas kredit dari bank-bank pemerintah akan dihentikan, permohonan bepergian ke luar negeri akan ditolak dan mereka tidak akan diperkenankan mengikuti tender-tender pemerintah. Tindakan semacam itu merupakan ”upaya untuk mencekik orang hingga mati menggunakan sarana ekonomi.” Serangan pemerintah ini bertujuan ganda, di satu sisi pemerintah menghukum orang-orang yang berada di luar jalur, di pihak lain hal itu merupakan peringatan kepada siapa pun yang mungkin hendak menentang penguasa.

Jenderal Hugeng, dipaksa mundur dari Kapolri pada tahun 1971 setelah mengendus adanya impor ilegal yang mengarah kepada keterlibatan Ibu Tien Soeharto. Jenderal Hugeng juga memiliki bakat lain, yaitu seorang penghibur yang cakap, ia menampilkan lagu-lagu Hawaiian di TVRI selama 12 tahun. Segera setelah namanya tercantum sebagai penandatangan Petisi-50, Ali Murtopo, Menteri Penerangan saat itu, mengumumkan acara TV populer Hugeng tersebut dicoret dengan alasan musik Hawaiian ”tidak mencerminkan budaya nasional.”

Letjen H.R. Dharsono, mantan Pangdam Siliwangi, ketika menjabat Sekretaris Jenderal ASEAN menyampaikan pidato di hadapan anggota Generasi ’66 di Bandung pertengahan Januari 1978. Ia menyerukan pimpinan ABRI untuk mendengarkan aspirasi rakyat kecil, jika mereka tetap mengandalkan kekuasaan dan kekuatan militer, maka rakyat akan menurut karena takut, bukan karena mencintai ABRI. Karena tidak mau minta maaf Dharsono di geser dari kedudukannya di ASEAN, ia juga dicopot dari posisinya sebagai Direktur PT Propelat, perusahaan induk milik divisi Siliwangi di Jawa Barat. Begitu juga Ali Sadikin dan Sukendro, harus terusir dari dunia bisnis.

Sukendro terkena tindakan yang lebih jauh, bukan saja ia harus mundur dari perusahaan induk milik pemerintah Jawa Tengah, ia pun tidak dapat melanjutkan studinya. Empat bulan sebelum disertasinya selesai, ia menerima surat pemberitahuan bahwa dirinya tidak diizinkan melanjutkan tugas akademiknya.

Jenderal Nasution, disamping terkena dampak seperti para jenderal lain penadatangan Petisi-50, ia juga tidak boleh menyampaikan khotbah Lebaran, Jum’atan, ceramah maupun menulis di media. Istrinya sebagai pendiri dan ketua Badan Pembina Koordinasi dan Pengawasan Kegiatan Sosial (BPKKS), suatu badan dengan reputasi tinggi dalam kegiatan sosial di Jakarta sampai menerima Hadiah Magsaysay. Ia juga ketua Dewan Nasional untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS). Ia oleh Departemen Sosial di keluarkan dari kedua yayasan tersebut, dan bank pemerintah membekukan semua dana BPKKS. Langkah ini menghentikan pengumpulan dana yang dapat dilakukan Ibu Nasution serta jaringan informal yang selama ini ia bina.

Larangan bepergian ke luar negeri juga diberlakukan bagi mereka yang terkait dengan Petisi-50. Sebuah aturan lain dari Menteri Luar Negeri yang ”merekomendasikan” bahwa para penadatangan Petisi-50 harus dikeluarkan dari daftar undangan resmi semua kedutaan besar asing untuk sementara guna ”menghindari kemungkinan mempermalukan pemerintah.” Aturan lain lagi yang mencerminkan kepicikan luar biasa, diterapkan dalam undangan resmi peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana.

Jelas sekali pemerintah Soeharto siap untuk melangkah sejauh apapun untuk memastikan para ”musuhnya” membayar kelancangan mereka mengkritik Presiden melalui Petisi-50. Bank-bank pemerintah serta kantor imigrasi memilki ”daftar hitam” untuk memastikan tidak seorang pun dari penandatangan Petisi-50 dapat mengikuti tender pemerintah, memperoleh kredit bank atau pun pergi ke luar negeri. Tanpa ampun, Soeharto mengejar musuhnya sehingga menjadikan presiden sendiri maupun yang para pembangkangnya kehilangan kehormatan.

Buku ini adalah salah satu kajian politik tentang Orde baru di Indonesia yang paling mendalam. Apa yang disampaikan David Jenkins dapat dipercaya karena bukan merupakan desas-desus yang bersifat spekulasi tetapi penulis bukan hanya menyampaikan desas-desus yang beredar di Jakarta pada saat itu, Jenkins betul-betul berkenalan dengan tokoh-tokoh yang menjadi fokus kajian buku ini. Baik yang pro Soeharto maupun para pengkritiknya, serta melakukan diskusi berjam-jam dengan mereka. Wawancara meliputi hampir semua tokoh yang terlibat dalam persaingan yang digambarkan ( walaupun tidak termasuk tokoh yang paling menentukkan, yaitu Presiden Soeharto sendiri).

Buku yang versi aslinya dalam bahasa Inggris diterbitkan kurang lebih seperempat abad yang lalu. Dalam berbahasa Indonesia diterbitkan oleh Komunitas bambu , cetakan pertama April 2010, masih menarik untuk dibaca sekarang dalam kondisi sosial politik yang sangat berbeda. Pada waktu itu sudah ada minoritas perwira yang ingin mengurangi peran sosial politik tentara.

Memang hampir tidak ada yang dapat membayangkan bahwa TNI, sebagai pewaris ABRI, dapat menaggalkan peran politiknya sama sekali atau paling sedikit hampir sama sekali seperti sekarang. Buku ini menunjukkan bahwa perkembangan yang tidak dapat dibayangkan pada satu ketika, bisa terjadi dalam jangka waktu yang tidak begitu lama.

By: Ali Sodikin